Pasca Pemilu 2019. Omnibus Law, masa gelap Komisi Pemberantasan Korupsi, GooPay untuk SPP terus menguji jalan transisi demokrasi Indonesia. Kondisi itu, membuat persitegangan sepanjang masa antara istilah pro rakyat, berNawacita ala Seokerno vs berpihak pada Investor karena dianggap mampu mencipta lapangan kerja (Cilaka).
Karena itu, Presiden dengan serdadunya (menteri) berbaris hendak menyelesaikan kondisi kemiskinan yang dianggap sebagi nasib bawaan. Bukan sebagai kemiskinan sebab salah kelola negara. Amunisi yang dikeluarkan para menteri, kadang hanya berupa selongsong kosong, meletus dan tak terjadi apa-apa terhadap isu kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy nampaknya tak mau tertinggal tenar laju Omnibus Law. Yang politis selalu ingin di selipkan diujung bibir publik. Muhadjir Efendy melihat satu sisi jalan penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia. Pernikahan Lintas ekonomi ia memaksudkannya.
Muhadjir Effendy meminta Menteri Agama Fachrul Razi agar mengeluarkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi. Muhadjir mengusulkan agar orang kaya wajib menikahi orang miskin begitupun sebaliknya. Hal ini, kata Muhadjir, dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. sebab itu, Muhadjir butuh Fatwa.
Diberbagai media Nasional pernyataan itu menghiasi berita utama. Muhadjir Effendy yang tak tampak kinerjanya selama menjabat Menko PMK akhirya berbuah dibibir publik. Ia bak kisah Kraton Agung Sejagad atau Sunda Empire.
“Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin,” kata Muhadjir , dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo dikutip dari CNN Indonesia, seperti ditulis Kamis (20/2/2020).
Apa yang disampaikan Muhadjir Effendy seperti guyonan di pos ronda. Tapi publik berharap tanpa fatwa para menteri akan melakukan apa yang ia sampaikan ke publik. Sebab guru publik yang utama adalah tindakan.
Masyarakat akan kaget, tetiba ada warga di republik tercinta, didatangi keluarga para menteri. Hendak menikahkan keluarganya dengan argumentasi lintas ekonomi tuntaskan kemiskinan.
Tapi itulah ajakan dari sang menteri. Maka bersiaplah, tanpa ada kekagetan yang melanda tiba-tiba. Karena negara hendak menuntaskan kemiskinan di Inonesia.
Pernyataan Muhadjir Effendy, melihat kemiskinan sebagai nasib terjatuh dari langit yang memasuki rumah-rumah warga Indonesia menjadi musabab ia butuh Fatwa. Muhadjir lupa, kemiskinan bukan sebagai nasib bawaan. Bukan karena ketidak mauan terbebas dari kemiskinan tapi karena ketidak mampuan sistem menciptakan struktur sosial, membuka ruang bagi yang miskin, yang memungkinkan mereka dapat bekerja. Itulah sebabnya ada kata merdeka, kata Pemilu, kata Kewenangan dalam rumusan demokrasi.
Masa depan pembangunan manusia Indonesia, sedang digenggam dengan cara yang keliru. Kita tak tahu sang Menko hendak kemana membawa arah pembangunan manusia Indonesia.