Kaltim , Aletheia.id – Anggota DPRD Kota Bontang, Faisal, melontarkan kritik keras kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang dalam sidak yang dilakukan di Kelurahan Loktuan, Senin 21 April 2025.
Kritik itu dilontarkan menyusul belum dianggarkannya perbaikan jalan rusak di kawasan RE Martadinata dan Slamet Riyadi yang selama ini dikeluhkan warga.
Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Komisi C DPRD Bontang tersebut, Faisal menilai Dinas PUPR lalai karena belum menginput usulan perbaikan jalan ke dalam sistem perencanaan daerah. Padahal, kondisi jalan yang rusak parah itu telah menyebabkan sejumlah kecelakaan lalu lintas dan membuat warga harus memasang ban bekas sebagai penanda lubang.
“Loktuan ini adalah kawasan strategis, dekat pelabuhan, dan menjadi titik penting perputaran ekonomi. Tapi sayangnya, perhatian dari pemerintah sangat minim. Jalan berlubang di mana-mana,” tegas Faisal di sela-sela sidaknya di BPU Kelurahan Loktuan.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), usulan perbaikan jalan tersebut bahkan belum masuk ke provinsi. Padahal, pengajuan tersebut seharusnya sudah diterima paling lambat pada 23 April 2025. “Bapperida bilang sampai sekarang belum masuk juga usulannya dari PUPR,” imbuhnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Edi Prabowo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan perbaikan jalan untuk tahun anggaran 2026. Ia menyebutkan bahwa akan ada pembangunan ulang jalan RE Martadinata dengan anggaran sebesar Rp14 miliar.
“Tahun depan kami rencanakan pembangunan ulang jalan RE Martadinata. Anggarannya sekitar Rp14 miliar sudah kami usulkan,” jelas Edi.
Ia juga menambahkan bahwa selama tahun 2024 pihaknya sudah melakukan perbaikan tambal sulam di beberapa titik. Namun, kontur tanah yang lembek menjadi penyebab jalan kembali rusak sehingga perbaikan menyeluruh diperlukan.
“Kami memang sudah lakukan tambal sulam, tapi karena tanahnya labil, lubang-lubang baru terus bermunculan. Solusinya ya harus bangun ulang,” tambahnya.
Masyarakat Loktuan berharap, polemik ini bisa segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital yang mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas warga setempat.
(*)