Kutai Timur, Aletheia.id – Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mengeksekusi APBD 2026 mendapat sorotan tajam. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja modal daerah dilaporkan masih nyaris nol persen, meski dana transfer dari pemerintah pusat sebesar ratusan miliar rupiah telah mendarat di kas daerah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya stagnasi pembangunan dan melambatnya roda ekonomi kerakyatan di Kutim.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, mengungkapkan adanya ketimpangan yang tidak masuk akal antara ketersediaan anggaran dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Kutim tercatat telah menerima kucuran dana transfer pusat sebesar Rp485 miliar.
“Anehnya, realisasi belanja modal kita masih sangat minim, bahkan hampir nol. Ini menunjukkan pelaksanaan APBD kita belum berjalan optimal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut sebagaimana dikutip katakaltim.com di Sangatta, Rabu (1/4/2026).
Faizal pun membandingkan kinerja buruk Kutim dengan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, Jawa Barat telah berhasil merealisasikan belanja modal hingga Rp585 miliar meskipun belum menerima transfer dana dari pusat.
“Ini kemungkinan besar akan menghambat pembangunan dan perputaran ekonomi. APBD yang sudah disahkan harus segera dijalankan agar dampaknya dirasakan warga, bukan hanya jadi angka di atas kertas,” sindir Faizal.
Menanggapi kritik pedas tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui adanya keterlambatan penyerapan anggaran. Namun, ia justru melontarkan alasan yang kontradiktif dengan data yang dipaparkan legislatif.
Noviari menyebut salah satu kendala utama adalah ketidakpastian transfer dana dari pusat yang sulit diprediksi, sehingga memengaruhi laju realisasi program.
“Kita tidak bisa memprediksi transfer ke daerah, itu menjadi salah satu tantangan. Walaupun ada pergeseran dan sedikit keterlambatan, kami tetap berupaya,” dalih Noviari.
Meski dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diklaim sudah siap, Noviari mengakui eksekusi di lapangan sangat bergantung pada kecepatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga saat ini, belum ada pergerakan signifikan dari dinas-dinas terkait untuk memulai proyek fisik maupun pengadaan.
“Mudah-mudahan April ini sudah mulai berjalan,” pungkasnya singkat.
Keterlambatan ini menjadi catatan merah bagi pemerintahan Kutim di awal tahun 2026. Jika OPD tidak segera dipacu, ancaman penumpukan anggaran di akhir tahun (Silpa) dan pembangunan yang terburu-buru dengan kualitas rendah kembali menghantui daerah ini.