Opini, Aletheia.id – Siang itu setelah jum’at, di Luwu Timur awan belum menutup teriknya matahari, ketika sebuah harapan dilepas dari panggung sederhana. Jumat, 26 Desember 2025, pemerintah kabupaten meluncurkan Pandu Juara, sebuah program yang membawa mimpi lama tentang desa—mimpi agar desa tak lagi sekadar latar, melainkan pelaku utama pembangunan.
Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Syam berdiri di hadapan para kepala desa, pendamping, dan aparatur pemerintah dan Forkopinda. Di tangannya, pembangunan tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi atau jalan raya yang membelah kota, tetapi dari sawah, tambak, kandang ayam, kebun cokelat, ladang jagung, kebun semangka dan melon serta nanas yang selama ini setia menunggu untuk diolah dengan sungguh-sungguh.
“Desa harus menjadi subjek,” kata Irwan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan sejarah panjang pembangunan yang sering menempatkan desa sebagai penonton.
Melalui Pandu Juara—akronim dari Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera—setiap desa diberi kepercayaan mengelola Rp2 miliar. Dana itu tak jatuh ke tangan individu, melainkan dititipkan kepada lembaga ekonomi desa: BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma). Sebuah pesan tersirat disampaikan: uang hanyalah alat, kuncinya ada pada tata kelola dan ketekunan.
Irwan tak menutup mata pada kegagalan masa lalu. Program “satu desa satu komoditas” pernah digaungkan, lalu meredup. Semangat menguap, ide tinggal slogan. Pandu Juara ingin memutus siklus itu—dengan perencanaan, pendampingan, dan skala usaha yang lebih berani.
Tahun 2025, sebanyak 33 desa dipilih. Desa-desa dengan potensi serupa disatukan, bukan untuk diseragamkan, tetapi untuk saling menguatkan. Beras, ayam petelur, bandeng, dan cokelat dikelola bersama. Jagung, semangka, dan melon tumbuh sebagai cerita lain dari tanah yang berbeda.
Di balik layar, pemerintah kabupaten menggerakkan OPD, tenaga ahli, dan mitra profesional. Mereka tidak berdiri di atas desa, melainkan berjalan bersama—membaca potensi, menghitung risiko, dan merancang usaha agar tak berhenti di musim panen pertama.
Skemanya sederhana tapi penuh harapan. Dari Rp2 miliar, Rp1,5 miliar menjadi modal BUMDes. Ketika lima desa bergandengan tangan, modal BUMDesma bisa mencapai Rp7,5 miliar. Di angka-angka itu, pemerintah membayangkan sesuatu yang lebih dari sekadar keuntungan: kemandirian.
BUMDes menyediakan hasil bumi, BUMDesma mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Desa tak hanya menjual bahan mentah, tapi juga masa depan. Jika roda berputar seperti yang direncanakan, Pendapatan Asli Desa ditargetkan menembus Rp1 miliar per tahun—bukan sebagai janji, melainkan kemungkinan.
Pemerintah Luwu Timur membaca arah angin. Program Makan Bergizi Gratis dan kehadiran Koperasi Merah Putih dilihat sebagai jembatan distribusi. Industri yang tumbuh di daerah ini diharapkan tak berpaling dari produk lokal, sebab desa bukan lagi simpul terlemah, melainkan bagian dari rantai ekonomi.
Pandu Juara bukan sekadar program. Ia adalah taruhan. Tentang apakah desa mampu menjaga amanah, tentang apakah negara—dalam wajah pemerintah daerah—mau terus mendampingi, dan tentang apakah mimpi yang dilepas siang itu akan benar-benar pulang sebagai kesejahteraan.
Dari desa di Luwu Timur, harapan mulai ditanam dan asa perlahan tumbuh.
Penulis : Hajaruddin A, Dosen, Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin