OPINI, Aletheia.id – Demonstrasi selalu menjadi ruang ekspresi politik rakyat, menulis dengan langkah kaki, menyuarakan kalimat lewat teriakan, dan menggambar makna lewat spanduk. Semua itu adalah bahasa, sebuah kosmos tanda yang memuat aspirasi dan harapan. Namun bisa kita bayangkan, apa jadinya ketika demonstrasi yang lahir dari keresahan dan nyala semangat yang membara berubah menjadi panggung sandiwara. Aktor-aktor politik berselimut retorika, menjual janji demi kepentingan, menukar idealisme dengan siasat. Kebohongan menjadi senjata, dimainkan dengan lihai oleh mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Rakyat hanyalah bidak dalam permainan besar, alat yang digunakan untuk menggulingkan, lalu dilupakan.
Jika kita meminjam perspektif Hegel, filsuf asal Jerman pernah menyinggung tentang dialektika tuan dan budak di dalam bukunya yang berjudul Phenomenology of Spirit. Dalam konteks ini, Hegel mengistilahkan rakyat menulis aspirasi (tesis), negara menghapusnya dengan False Flag (antitesis), dan yang lahir adalah represi (sintesis). Dialektika ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat tidak hanya ditindas secara fisik, tetapi juga secara simbolik. Pertarungan antara mereka yang ingin menguasai dan mereka yang menuntut diakui sebagai subjek, bukan objek.
Penulis mengaitkan pandangan Hegel di atas dengan peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 lalu, bahwa demonstrasi bukanlah sekadar hari ketika massa turun ke jalan, tetapi merupakan titik balik, saat ketika diam dianggap pengkhianatan, dan suara rakyat tak lagi bisa dikurung dalam algoritma, sensor, atau protokol digital kekuasaan.
False Flag sebagai tragedi makna
Dalam artikel berjudul Lying About Terrorism yang diterbitkan di jurnal Studies in Conflict & Terrorism, oleh Kearns et al. (2014), menurutnya False Flag merupakan sederet taktik atau strategi untuk mengaburkan kebenaran, menyusupkan provokasi, dan membelokkan opini publik, terlihat seolah-olah segala bentuk kekerasan dan reaksioner telah direncanakan, dan dilakukan oleh seseorang selain pelaku sebenarnya.
Baudrillard, seorang Filsuf dan sosiolog asal Prancis, melalui pendekatan analisis Hiperrealitas(Hyperreality), bahwa dalam masyarakat modern, tanda sering kali tidak lagi merujuk pada realitas, melainkan pada simulasi, di mana simulasi menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri, dan masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi.
Sejalan degan pandangan Baudrillard di atas, Penulis berpendapat bahwa False Flag dapat dipahami sebagai tragedi semiotik. Di mana False flag bekerja dengan cara serupa, yakni menciptakan simulasi kerusuhan agar publik percaya bahwa demonstrasi adalah anarki. Makna asli, aspirasi rakyat dibunuh, lalu digantikan oleh makna palsu yang menguntungkan kekuasaan. Gayatri Spivak mengistilahkan fenomena ini sebagai kekerasan epistemik (epistemic violence), di mana kebenaran dihapus dan diganti dengan fabrikasi (Rekayasa).
Dari asumsi di atas, Penulis menyimpulkan, False flag hadir sebagai bukti bahwa realitas sosial dan politik, tidak selalu terbentuk dari apa yang nyata, tetapi dari apa yang tampak nyata. Ia tidak sekadar menciptakan kekacauan fisik, tapi merusak kesadaran kolektif, dengan menyusup ke dalam persepsi dan mengubah arah rasa percaya.
Pertanyaan reflektif yang bisa kita ajukan adalah sampai kapan rakyat rela maknanya dihapus, bahasanya dicuri, dan kenyataannya disulap menjadi kebohongan ?
Penulis mengutip pernyataan Bourdieu, untuk menjelaskan keterkaitan antara bahasa dan media sebagai alat kekuasaan, bahwa ‘semakin besar sebuah kelompok atau negara menguasai modal simbolik , semakin besar otoritasnya dalam menentukan arah pasar simbol.
Kabut narasi dan Ilusi kebenaran
Dalam masyarakat modern, Foucault melihat adanya institusi seperti negara dan media mengontrol wacana dan bahasa sehingga membentuk apa yang dianggap benar. Dengan demikian, ilusi kebenaran muncul ketika kekuasaan berhasil menyebarkan narasi yang menutupi realitas, seringkali demi mempertahankan dominasi dan kontrol sosial.
Konsep kebenaran yang juga datang dari seorang filsuf dan ilmuwan, Hannah Arendt mengingatkan kita pada bahaya kebohongan politik yang berulang-ulang disebarkan, sehingga membentuk ilusi kebenaran dalam masyarakat. Dalam rezim totaliter, propaganda yang sistematis dapat mengaburkan fakta dan membuat kebohongan diterima sebagai kebenaran, menghancurkan kemampuan masyarakat untuk membedakan realitas.
Baca juga: Pendidikan Tinggi dalam Bayang Pasar: Industrialisasi Pikiran dan Kekerasan Simbol
Dari pandangan para filsuf di atas, Penulis menyimpulkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang pasti dan netral, namun terdapat Ilusi kebenaran yang muncul dari kekuasaan, bahasa, kebiasaan, dan propaganda yang mempengaruhi cara kita memahami realitas. Oleh karena itu, penulis menyarankan penting bagi individu untuk selalu kritis, reflektif, dan harus lebih dari sekadar pembaca narasi, kita harus menjadi pembongkar wacana, penolak kepasrahan, dan penantang terhadap kebenaran yang terlalu cepat disepakati.
Tirai Asap: Seni menipu dengan bendera
Di zaman ketika bendera dikibarkan tak selalu untuk merdeka, dan suara rakyat tak selalu berasal dari rakyat, kebenaran menjadi kabur, nyaris tak terlihat, tersembunyi di balik tirai asap yang disusun rapi oleh kepentingan. Tirai itu bukan sekadar asap kebakaran, melainkan asap rekayasa, disemburkan dengan sengaja untuk mengaburkan siapa pelaku, siapa korban, dan siapa penulis cerita.
Sering kali kita mendengar kata-kata seperti “keamanan nasional”, “stabilitas”, “kedamaian”, atau “demi rakyat” terdengar heroik, namun kerap menjadi kedok bagi tindakan yang justru menindas. Kita melihat aparat menundukkan kepala rakyat dengan pentungan, lalu menyebutnya sebagai “pengamanan.” Kita mendengar media menyebut protes sebagai “kerusuhan”, seolah suara yang tak nyaman harus dibungkam agar damai bisa dipertontonkan, meski palsu. Bendera berkibar, asap mengepul, dan kita bertepuk tangan tanpa benar-benar tahu siapa yang berdiri di panggung, dan siapa yang disingkirkan di balik layar.
Inilah wajah lain dari politik, ketika sebuah aksi dipentaskan, bukan untuk memperjuangkan sesuatu, melainkan untuk membentuk ilusi bahwa musuh ada di luar, padahal sebenarnya ada di balik panggung. Tirai asap itu rapat, tebal, dan seringkali memukau. Tapi bagi mereka yang cukup jeli, akan terlihat bahwa yang terbakar bukan hanya gedung atau kendaraan, yang lebih dulu terbakar adalah kepercayaan, akal sehat, dan makna itu sendiri.
Penulis tidak hendak meniup lilin siapa pun, hanya ingin menunjukkan bahwa kadang cahaya yang kita rayakan bukanlah matahari, melainkan api yang membakar diam-diam di balik tirai.
Refleksi Kritis
Dalam dunia di mana suara bisa direkayasa dan simbol bisa dimanipulasi, politik jalanan tidak lagi sekadar ruang perlawanan, tapi juga medan kontestasi makna. False flag mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak sebagai pemberontakan adalah perlawanan sejati, kadang ia adalah bagian dari desain kuasa yang lebih besar.
Refleksi kritis terhadap fenomena ini menuntut kewaspadaan kita sebagai warga negara yang berpikir, bukan untuk mencurigai segalanya secara buta, tetapi untuk tidak menerima semua narasi sebagai kebenaran tunggal. Di tengah kabut narasi, tugas kita adalah menyibak tirai, mendengar yang tidak diucapkan, dan melihat yang sengaja disembunyikan. Karena dalam politik, seperti dalam teater, bukan hanya aktor yang penting, tapi siapa yang menulis naskah.
Tulisan ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran bahwa tak semua tepuk tangan berarti dukungan yang sadar. Di balik panggung kekuasaan, sering kali suara yang paling jujur adalah yang paling dibungkam.
Oleh : Irsyam Surahim, S.Pd.,M.Pd (Akademisi)