Pertahankan Hutan Simoma, Pemkab Luwu Alihkan Lokasi Sekolah Nasional


Luwu, Aletheia.id – Pemerintah Kabupaten Luwu memutuskan mempertahankan kawasan Hutan Penelitian Simoma di Desa Tembo’e, Kecamatan Larompong Selatan, sebagai kawasan lindung dan mengalihkan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ke wilayah Ulo-ulo, Desa Belopa, Kecamatan Belopa.

Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi yang dipimpin Bupati Luwu Patahudding di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Rabu, 13 Mei 2026.

Rapat membahas kesiapan lahan, perizinan, pengawasan hukum, hingga aspek pengamanan pada tahap awal operasional sekolah bertaraf nasional tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Luwu mengusulkan dua alternatif lokasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lokasi pertama berada di Desa Tembo’e dengan skema pembangunan baru, sedangkan alternatif kedua berada di Desa Baramamase melalui skema konsolidasi atau penggabungan beberapa sekolah.

Dalam pembahasan rapat, Patahudding menegaskan kawasan Hutan Simoma tidak boleh dialihfungsikan karena memiliki fungsi penting sebagai kawasan penelitian dan pelindung lingkungan.

“Kita harus menjaga hutan ini bersama-sama demi keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Patahudding.

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan aktivis lingkungan, ikut menjaga kawasan hutan dari potensi penyerobotan lahan maupun aktivitas yang merusak lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkomitmen menghadirkan sekolah bertaraf nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu.

“Kami berharap dukungan semua pihak agar mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu dapat terus meningkat dan harapan menghadirkan sekolah bertaraf nasional bisa terwujud,” lanjutnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, Kapolres Luwu Adnan Pandibu, Penjabat Sekretaris Daerah Luwu Muhammad Rudi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Danramil Belopa, Kepala KPH Latimojong, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.