Opini, Aletehia.id – Dalam bentang sejarah peradaban, bahasa tidak pernah hanya menjadi sekadar alat komunikasi yang pasif. Ia adalah arsitektur realitas dan instrumen kekuasaan yang paling senyap sekaligus paling mematikan. Siapa pun yang menguasai definisi, dialah yang menguasai dunia. Di tangan yang tepat, bahasa adalah alat pembebasan, di tangan yang salah, ia adalah jeruji penjara yang paling rapat karena ia mengurung pikiran sebelum sempat terucap. Dalam konteks gerakan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bahasa bukan sekadar urusan administrasi, ia adalah fondasi strategis, sebuah titik nol di mana kedaulatan dimulai atau justru terkubur.
Penulis berpendapat bahwa pandangan umum sering kali mereduksi bahasa hanya sebagai instrumen pertukaran informasi. Namun, dalam realitas pendampingan KDKMP, bahasa sejatinya berfungsi sebagai pijakan strategis yang sangat fundamental. Ia menjadi penentu utama dalam menetapkan orientasi, menjaga standar kualitas, serta menjamin keberhasilan seluruh tahapan pendampingan. Lebih jauh lagi, penulis meyakini bahasa sebagai poros dari kuasa makna. Di sinilah letak pertaruhannya: apakah proses pendampingan mampu melahirkan kesadaran baru yang progresif atau justru layu dalam siklus rutinitas yang hampa, semua itu sangat bergantung pada bagaimana bahasa dikonstruksikan.
Bahasa sebagai Senjata Kedaulatan
Pembangunan fisik gerai pergudangan yang kini sedang berlangsung adalah manifestasi raga dari KDKMP, namun jiwanya terletak pada bahasa dan makna yang akan kita bangun menjelang Agustus nanti. Penulis mencermati bahwa keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh kemegahan gudang, melainkan oleh kualitas dialektika antara pendamping dan anggota. Jika pendampingan hanya bersifat penyampaian informasi satu arah yang kering, kita akan menghadapi risiko besar: sebuah program yang tampak berjalan di permukaan namun gagal menggerakkan kesadaran. Jangan sampai saat operasional dimulai, kita hanya menghasilkan rutinitas tanpa transformasi cara berpikir.
Bagi penulis, kedaulatan rakyat dimulai dari keberanian untuk menamai realitasnya sendiri. Ketika masyarakat di tingkat kelurahan dan desa mampu membedah masalah mereka tanpa harus tunduk pada istilah-istilah teknokratis yang mengalienasi, di situlah daulat makna mulai bekerja. Penulis melihat KDKMP sebagai manifestasi dari “Teks Kebangsaan” yang nyata, sebuah narasi besar tentang kemandirian yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi dipraktikkan dalam keseharian masyarakat bawah
Diplomasi Makna: Menjembatani Ideologi dan Aksi
Menurut hemat penulis, efektivitas pendampingan KDKMP sangat bergantung pada kemahiran pendamping dalam menavigasi politik Bahasa. Penulis memandang bahwa kehadiran pendamping yang membawa “bahasa langit”, istilah-istilah teknis yang elitis dan asing bagi telinga warga, sejatinya merupakan bentuk kolonialisme pengetahuan baru yang justru menciptakan jarak. Pandangan ini sejalan dengan kritik Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, yang memperingatkan bahaya “pendidikan gaya bank” (banking model of education).
Dalam konteks KDKMP, jika pendamping hanya menyetorkan istilah-istilah rumit ke dalam benak warga tanpa adanya dialog, maka yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan domestikasi. Warga hanya menjadi obyek pasif, bukan subyek yang berdaulat atas nasib ekonominya sendiri.
Dalam amatan penulis, fenomena “bahasa langit” ini bukan sekadar masalah salah pilih kata, melainkan sebuah bentuk kekerasan simbolik sebagaimana yang diteorikan oleh Pierre Bourdieu. Penulis berkeyakinan bahwa saat seorang pendamping mengintervensi ruang warga dengan jargon teknokrasi yang angkuh, ia sebenarnya sedang melancarkan subordinasi mental yang melumpuhkan kedaulatan berpikir masyarakat.
Prahara Makna: Bahasa sebagai Instrumen Kasta
Dalam pandangan Penulis, sekat kasta yang tercipta bukanlah hambatan fisik yang bisa diruntuhkan dengan kekuatan martil, melainkan sebuah tembok kognitif yang dikonstruksi secara sistematis menggunakan batu bata jargon dan semen kebijakan yang elitis. Penulis mencermati bahwa ketika masyarakat desa dipaksa untuk mengadopsi terminologi yang asing dari sejarah hidup mereka, sebenarnya sebuah tindakan alienasi intelektual sedang terjadi.
Penulis menegaskan bahwa pemaksaan bahasa teknokratis ini adalah upaya halus untuk menggiring warga agar mengakui “ketidaktahuan” mereka di atas tanah kedaulatan mereka sendiri. Bagi penulis, ini adalah bentuk subordinasi ruang pikir, di mana warga dibuat merasa menjadi “tamu” dalam mendiskusikan nasib ekonominya, hanya karena mereka tidak memiliki akses terhadap bahasa penguasa. Kita sedang menyaksikan bagaimana makna digunakan untuk merampas rasa percaya diri kolektif rakyat di akar rumput.
Dekolonisasi Makna: Menghidupkan Marwah KDKMP di Akar Rumput
Dalam observasi penulis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dijadwalkan beroperasi pada Agustus mendatang, kini tengah berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Saya memandang bahwa jika proses pendampingannya masih memelihara ego intelektual yang mendewakan “bahasa langit”, maka infrastruktur gerai pergudangan yang sedang dibangun saat ini berisiko berakhir menjadi sekadar monumen beton yang bisu. Ia akan menjelma sebagai entitas ekonomi yang secara fisik ada di tengah pemukiman, namun secara esensial tetap menjadi benda asing yang gagal merasuk ke dalam relung kesadaran warga.
Penulis menegaskan bahwa pendampingan strategis ini harus diletakkan sebagai sebuah tindakan dekolonisasi makna. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan bahasa ke tingkat akar rumput, menjadikannya instrumen perlawanan terhadap keterpurukan, bukan alat pemaksa kepatuhan. Bagi penulis, “Merah Putih” harus dimaknai melampaui identitas formal bendera, ia adalah simbol keberanian untuk menyuarakan persoalan dengan jujur serta kesucian integritas dalam mengelola kedaulatan sumber daya secara transparan.
Kita tidak boleh membiarkan kasta teknokrasi terus-menerus memahat jarak sosiologis. Jika pendamping gagal memerankan diri sebagai “penerjemah realitas” dan justru terjebak menjadi “mandor pengetahuan”, maka koperasi ini dipastikan akan layu sebelum sempat berkembang. Penulis meyakini bahwa rakyat tidak butuh didikte untuk mengeja kesejahteraan melalui teori-teori asing yang mengawang, yang mereka butuhkan adalah pengakuan objektif bahwa cara mereka bertahan hidup, tradisi bertani, dan nilai gotong royong mereka adalah pengetahuan yang valid dan berdaulat.
Daulat Bahasa: Episentrum Kedaulatan KDKMP
Penulis berkeyakinan bahwa narasi besar yang harus kita bangun menjelang Agustus mendatang adalah narasi kedaulatan Bahasa. Di mana setiap anggota KDKMP merasa memiliki suara yang setara, di mana kata “Anggota” memiliki bobot kuasa yang lebih tinggi daripada jabatan “Manajer”, dan di mana makna kesejahteraan didefinisikan ulang oleh tangan-tangan yang kasar karena kerja, bukan oleh lidah-lidah yang fasih karena teori. Tanpa kedaulatan makna, kita hanya sedang membangun kapitalisme kecil berbaju koperasi. Namun dengan daulat bahasa, kita sedang menyusun kembali martabat sebuah bangsa.
Oleh karena itu, bagi Penulis, bahasa pendampingan harus bertransformasi menjadi jembatan dialektis, ia wajib mengonversi nilai luhur “Merah Putih” dari sekadar simbol identitas kolektif menjadi bahasa tindakan ekonomi yang membumi dan aplikatif. Pendampingan harus mampu menciptakan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai Intelektual Organik. Pendamping tidak datang sebagai “orang asing” yang mendikte, melainkan sebagai kawan berpikir yang mampu menyelaraskan frekuensi ideologi nasionalisme ke dalam gerak nyata kesejahteraan warga, sehingga KDKMP tumbuh bukan karena instruksi dari atas, melainkan karena kesadaran kolektif dari bawah.
Refleksi Kritis
Penulis merefleksikan bahwa keberhasilan kita tidak boleh diukur hanya dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari sejauh mana bahasa mampu memerdekakan pikiran warga. Ketika bahasa digunakan secara sadar, kritis, dan membumi, ia menjelma menjadi energi penggerak yang mengubah kepasifan menjadi aksi berdaulat.
Sebagai penutup, penulis menegaskan bahwa esensi pendampingan KDKMP tidak terletak pada seberapa banyak instruksi yang kita berikan, melainkan pada seberapa besar ruang makna yang kita bangun bersama. Karena pada hakikatnya, kedaulatan sebuah bangsa dimulai dari kedaulatan kata-katanya. KDKMP harus menjadi bukti bahwa ketika rakyat kembali memiliki bahasanya, mereka kembali memiliki dunianya.
Penulis : Irsyam Surahim, S.Pd.,M.Pd. (Akademisi, Business Assistant)