Pemkab Luwu dan BNN Kota Palopo Perkuat Sinergi Penanganan Narkoba


Luwu, Aletheia.id – Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penanganan judi online di daerah. Pembahasan itu berlangsung dalam audiensi antara Bupati Luwu Patahudding dan jajaran BNN Kota Palopo di Kantor Bupati Luwu, Belopa, Selasa, 12 Mei 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, Patahudding menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan keluarga sebagai langkah utama mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

“Kami harapkan peran BNN untuk memberantas narkoba di Kabupaten Luwu karena dampaknya sudah banyak merusak keluarga di wilayah kami,” ujar Patahudding.

Ia juga menyoroti maraknya praktik judi online yang dinilai mulai memberi dampak sosial di tengah masyarakat. Menurut dia, penanganan terhadap persoalan tersebut perlu dilakukan lebih intensif agar tidak semakin meluas.

Kepala BNN Kota Palopo, Herman, mengatakan pihaknya menemukan keterkaitan antara pelaku judi online dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Herman, sebagian pelaku menggunakan hasil perjudian untuk membeli narkoba sehingga kedua persoalan tersebut perlu ditangani secara bersamaan.

Ia juga menjelaskan bahwa layanan rehabilitasi rawat jalan bagi pengguna narkoba kini tersedia di Rumah Sakit Batara Guru Belopa melalui kerja sama dengan BNN Kota Palopo.

“Kerja sama ini dilakukan untuk mengurangi beban biaya masyarakat jika harus menjalani rehabilitasi rawat jalan di Kota Palopo,” jelas Herman.

Selain itu, pemerintah daerah dan BNN turut membahas rancangan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Audiensi tersebut juga dihadiri Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Moch. Arsal Arsyad, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Enrika, serta Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Raehana Rahman.