Opini, Aletheia.id – Dua kata yang begitu sering terdengar belakangan ini. “Palopo Baru”, janji politik yang dihadirkan sebagai formalitas administratif dalam kontestasi demokrasi lokal. sebuah arsitektur kebijakan yang secara naratif ingin menawarkan visi kemajuan, masa depan yang inklusif, serta tatanan kesejahteraan yang berkeadilan melalui kerangka 25 program strategis.
Narasi ini dihadirkan sebagai wacana transformasi: bukan sekadar perubahan wajah, melainkan perubahan struktur, mentalitas, dan relasi kekuasaan yang selama ini membentuk wajah Kota Palopo. Janji yang dibungkus rapi dalam dua puluh lima program yang terdengar meyakinkan, seperti ada hitungan matang di baliknya. Tapi saya kadang berhenti sebentar, menatap lebih jauh tentang dinamika kota ini, lalu bertanya:
Apakah Palopo Baru benar-benar lahir dari epistemologi perubahan yang berpijak pada diagnosis sosial yang mendalam? Ataukah justru ini merupakan repackaging politik, kelahiran ulang dari elite yang sama, dengan wajah baru, tetapi nafsu lama yang tak terkoreksi?
Baca juga: Membaca Ulang Ambisi ‘Kota Jasa Global’ dari Sudut Pandang Kota Menengah
Masyrakat berharap setiap kebijakan yang diproduksi akan mendorong nuansa kota bergerak maju, bahwa kita harus melompat ke masa depan. Namun sering kali yang disebut “transformasi” hanyalah ganti baju. Elite yang sama, lingkaran yang sama, hanya wajah pimpinannya yang berbeda. Diumpamakan seperti pohon tua yang dicat ulang, tampak segar dari luar, tapi akarnya masih menghisap dari tanah yang sama: tanah yang retak, yang tak pernah dibajak.
Saya tidak menolak harapan, saya percaya pada kemajuan. Tapi kemajuan yang kita bayangkan di kota ini bukan sekedar tumbuh dari proyek, tapi karena keadilan. Dalam tataran akademik, narasi pembaharuan harus diuji melalui validitas konsep, konsistensi kebijakan, dan keterlibatan partisipatif masyarakat. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar “yang baru”, melainkan yang benar-benar lain: berbeda dalam cara berpikir, berbeda dalam cara memimpin, dan berbeda dalam cara melayani.
Tantangan pemerintahan saat ini dihadapkan pada dinamika birokrasi yang kontradiktif. Di satu sisi, aparatur pemerintah daerah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sosial-ekonomi di saat masyarakat menghadapi berbagai tantangan hidup yang kompleks. Di sisi lain, kita masih melihat struktur birokrasi yang kaku, hierarkis, dan sering kali tidak responsif terhadap persoalan – persoalan masyarakat.
Birokrasi di Palopo masih terjebak dalam pola-pola lama, sistem perencanaan dan penganggaran pun kerap tidak berjalan secara partisipatif, sehingga program-program pembangunan yang dilakukan selama ini lebih mencerminkan kepentingan elite birokrasi ketimbang aspirasi warga kota, anggaran sering kali bukan alat pemerataan, melainkan instrumen balas budi. Wajar saja jika hari ini kita lihat berbagai gedung – gedung yang dibangun dengan anggaran puluhan miliayar menjadi terbengkalai.
Dalam kondisi seperti ini, pembangunan yang diukur hanya dari maraknya proyek infrastruktur, seperti pembangunan taman kota, jalan, trotoar dan gedung serba guna justru menjadi ilusi kemajuan. Proyek-proyek tersebut sering kali lebih bersifat simbolik, tidak menyentuh ke bawah akar masalah seperti ketimpangan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Lebih dari itu, proyek-proyek besar yang dijalankan tanpa kajian mendalam justru berpotensi menambah beban utang daerah dan menimbulkan defisit anggaran di masa depan.
Di tengah semua tantangan ini, kita berharap pemerintahan yang dipimpin oleh Naili Trizal dan Ahmad Syarifuddin Daud dengan mengusung slogan Palopo Baru dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan responsif. Tepatnya, kondisi birokrasi yang diharapkan saat ini harus direformasi bukan hanya dari sisi strukturnya, tetapi juga dari kulturnya, dimana birokrasi ini dibangun dengan prinsip melayani menjadi birokrasi yang memahami. Masyarkat palopo tidak mau lagi mendengar cerita lama bahwa penempatan pegawai negeri ditempatkan karena alasan suka atau tidak suka, apatah lagi membawa jejaring keluarga.
Kemajuan yang kita impikan dalam slogan Palopo Baru tentu saja akan tumbuh jika dibangun dari sistem yang adil, dari birokrasi yang humanis, dari sistem yang melihat warganya bukan sebagai pemilih, tapi sebagai manusia yang berhak atas martabat, atas pelayanan, atas masa depan yang lebih adil.
Terakhir, karena saat ini dibahas APBD perubahan oleh pemda dan legislative Kota Palopo, kita sangat berharap pada mereka menghasilkan kebijakan anggaran yang adil, bukan hadiah untuk tim sukses, bukan pula komoditas politik yang dibagi-bagikan sebagai tanda terima kasih atas kemenangan.
Karena pada akhirnya, kota yang benar-benar maju bukan yang paling banyak membangun, tetapi yang paling banyak memahami.
Penulis : Afrianto. M.Si (Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS)