KutaiTimur, Aletheia.id – Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayonita Utami, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Menurutnya, kondisi ini bukan semata persoalan teknis, melainkan mencerminkan krisis komunikasi politik dan lemahnya tata kelola fiskal di tubuh pemerintah daerah.
“APBD kita sudah disahkan sejak November tahun lalu. Namun hingga pertengahan Juli ini, belum terlihat adanya tanda-tanda pembangunan yang berarti. Belanja daerah hanya terkonsentrasi pada operasional, sementara belanja modal yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, nyaris nihil,” ujar Prayonita dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pola penganggaran saat ini menyimpang dari kerangka perencanaan nasional. Berdasarkan regulasi Kemendagri, pemerintah daerah seharusnya sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat bulan Juli. Namun hingga kini, dokumen tersebut belum juga masuk ke meja legislatif.
“Saya khawatir bukan hanya pembangunan yang tertunda, tetapi kepercayaan publik juga ikut tergerus. Pemerintah terkesan bekerja dalam ruang yang tertutup, tanpa transparansi dan tanpa kemitraan yang sehat dengan lembaga legislatif,” katanya.
Menurutnya, stagnasi ini diperparah oleh berbagai faktor yang belum dibenahi secara mendasar, mulai dari koordinasi internal hingga lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan.