Makassar, Aletheia.id – Aksi protes yang dilakukan IPM Se-Luwu Raya disampaikan secara terbuka di lokasi pelaksanaan Muktamar XXIV di Makassar, yang berlangsung pada 5–8 Februari 2026. Aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan kolektif pelajar Luwu Raya dalam menyuarakan pemekaran Provinsi Luwu Raya serta tuntutan keadilan pembangunan dan pendidikan di wilayah terpencil.
Dalam momentum tersebut, pimpinan daerah IPM se-Luwu Raya membentangkan spanduk bertuliskan “Provinsi Luwu Raya” di sela-sela sambutan perwakilan presiden, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi pelajar terhadap ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan di wilayah Luwu Raya.
Namun, aksi tersebut berujung pada pembubaran paksa oleh panitia pelaksana yang berada di bawah struktur Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Tindakan ini memicu kecaman keras dari IPM Se-Luwu Raya yang menilai bahwa ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat justru direpresi dalam forum resmi organisasi.
Muhammad Akmal dari Pimpinan daerah luwu, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan murni yang lahir dari keresahan pelajar terhadap kondisi nyata pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Seko, Rampi, Walmas, dan wilayah pelosok lainnya yang selama ini minim perhatian pemerintah.
“Gerakan IPM Se-Luwu Raya ini betul-betul berangkat dari keresahan pelajar. Kami melihat langsung bagaimana kondisi pelajar di daerah-daerah terpencil yang sangat jauh dari perhatian pemerintah. Faktor utamanya adalah jauhnya jarak antara Luwu Raya dan pusat pemerintahan provinsi, sehingga teman-teman sepakat untuk menyuarakan pemekaran Luwu Raya,” ujar Muhammad Akmal.
Sementara itu, perwakilan Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Luwu Utara menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan ekspresi kesadaran kolektif pelajar yang lahir dari keprihatinan atas ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di Luwu Raya.
“Kalau saya melihat gerakan kemarin, itu merupakan gerakan yang betul-betul murni dari kesadaran diri mereka. Kita sebagai IPM Luwu Raya harus turut prihatin karena masih banyak ketimpangan yang terjadi di daerah, khususnya dalam ruang lingkup pendidikan. Kita sudah berada di tahun 2026, di mana pelajar seharusnya sudah akrab dengan dunia teknologi. Namun kondisi di daerah kami justru berbanding terbalik, bahkan masih banyak sekolah di pelosok yang berdinding papan, rapuh, dan proses belajarnya masih sangat tertinggal,” ujarnya.
Tambahan pernyataan juga disampaikan oleh Arifin, selaku perwakilan Pimpinan Daerah IPM Palopo, yang menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan strategis agar pengelolaan pembangunan, khususnya sektor pendidikan, dapat dilakukan secara mandiri dan tepat sasaran.
“Provinsi Luwu Raya harus mekar agar kesenjangan dan pemerataan pembangunan pendidikan di Luwu Raya bisa dikelola sendiri oleh Luwu Raya, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran. Kami sebagai pengurus IPM di Luwu Raya juga mampu mengelola wilayah kami sendiri,” tegas Arifin.
Ia menambahkan bahwa faktor jarak dan biaya menjadi hambatan serius dalam sistem koordinasi kelembagaan saat ini. “Kehadiran PW Sulsel yang berkantor di Makassar sangat sulit mengawal kami karena jaraknya terlalu jauh. Begitu pula kami dari pimpinan daerah di Luwu Raya, ketika menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah membutuhkan anggaran besar, mulai dari transportasi hingga biaya lainnya. Akibatnya, kegiatan wilayah tidak terserap secara maksimal oleh kader-kader IPM yang ada di Luwu Raya,” lanjutnya.
IPM Se-Luwu Raya menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik atau agenda pemekaran wilayah semata, melainkan perjuangan struktural untuk keadilan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Luwu Raya.
Gerakan tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi gerakan pelajar Luwu Raya dalam membangun agenda bersama yang berorientasi pada transformasi pendidikan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan