Luwu Timur, Aletheia.id – Satu tahun kepemimpinan pasangan Ibas–Puspa di Kabupaten Luwu Timur ditandai dengan perbaikan sejumlah indikator makroekonomi dan meningkatnya kepuasan publik terhadap layanan pemerintah daerah. Sosiolog Universitas Hasanuddin, Dr. Sawedi Muhammad, menilai capaian tersebut menunjukkan konsolidasi legitimasi sosial yang berjalan beriringan dengan efektivitas tata kelola.
“Keberhasilan kepemimpinan di Luwu Timur tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari tingkat kepercayaan publik yang terus menguat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan didengar, stabilitas sosial tercipta, dan itu menjadi fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Sawedi.
Data pemerintah daerah mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 89,38 persen atau masuk kategori sangat baik, melampaui target 87,86 persen. Di saat yang sama, angka kemiskinan turun menjadi 5,79 persen—menyusut 0,76 poin dan menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
Tak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, kedalaman dan keparahan kemiskinan juga membaik. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun menjadi 1,20 atau berkurang 0,11 poin. Sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) turun menjadi 0,32 atau menyusut 0,07 poin dibanding tahun sebelumnya.
Perbaikan juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran turun dari 5,42 persen (sekitar 8,52 ribu jiwa) menjadi 3,70 persen atau setara 6,12 ribu jiwa pada 2025. Bagi Sawedi, tren tersebut menunjukkan adanya dampak kebijakan yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Capaian makroekonomi Luwu Timur menunjukkan tren yang prestisius, terutama dalam pengendalian kemiskinan, penurunan pengangguran, serta stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disebut melampaui target kinerja. Tingginya IKM mencerminkan perbaikan layanan perizinan yang berdampak langsung pada iklim usaha. Menurut Bupati Ibas, pelayanan yang cepat dan transparan memperkuat kepastian berusaha dan mendorong akselerasi aktivitas UMKM.
Selain indikator ekonomi, pemerintah daerah juga memperluas intervensi sosial. Pemkab mengalokasikan anggaran pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa daerah hingga Rp6 juta per semester per tahun guna memperluas akses pendidikan tinggi. Di sektor pendidikan dasar, pemerintah menyediakan seragam sekolah lengkap bagi siswa SD hingga SMP. Program ini melibatkan pelaku UMKM lokal dalam proses produksi, sehingga menciptakan efek ganda terhadap perekonomian masyarakat.
Sawedi melihat pendekatan tersebut sebagai perpaduan antara kebijakan teknokratis dan sentuhan sosial.
“Model kepemimpinan yang diterapkan memperlihatkan kombinasi antara pendekatan teknokratis dan sentuhan sosial. Transparansi kebijakan, komunikasi publik yang konsisten, serta orientasi pada hasil menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi pemerintahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
(Na)