Jakarta, Aletheia.id – Tren penurunan angka kemiskinan di wilayah Luwu Raya pada 2025 memperlihatkan gejala perlambatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya Kabupaten Luwu Timur yang berhasil mempercepat laju penurunan, sementara tiga daerah lainnya—Luwu, Palopo, dan Luwu Utara—mengalami penurunan yang makin lambat.
Di Kabupaten Luwu, persentase penduduk miskin turun dari 12,71 persen pada 2023 menjadi 11,70 persen pada 2024. Namun pada 2025, laju penurunan melemah sehingga hanya menyusut 0,73 poin persentase.
Kota Palopo bahkan menunjukkan perlambatan paling drastis. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 7,69 persen. Tahun 2024 turun menjadi 7,35 persen. Namun pada 2025, penurunannya hanya 0,17 poin persentase sehingga stagnasi hampir tak terasa.
Luwu Utara juga mengalami pola serupa. Tahun 2023, angka kemiskinan berada di 12,66 persen. Pada 2024 turun menjadi 11,24 persen. Namun di 2025, laju penurunan merosot tajam, hanya 0,50 poin persentase.
Berbeda dengan tiga wilayah tersebut, Luwu Timur justru mencatat capaian yang lebih agresif. Dari 6,93 persen pada 2023, kemiskinan turun menjadi 6,55 persen pada 2024. Tahun 2025, penurunannya meningkat dua kali lipat menjadi 0,76 poin persentase sehingga angkanya menyentuh 5,79 persen.
Tren Kemiskinan Luwu Raya
Tren penurunan angka kemiskinan di Luwu Raya pada 2025 memperlihatkan pola perlambatan. Meski semua daerah masih menunjukkan arah penurunan, kecepatannya cenderung melambat, kecuali di Luwu Timur.
Luwu, Palopo, dan Luwu Utara sama-sama mengalami kondisi di mana capaian pengentasan kemiskinan pada 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya kejenuhan kebijakan atau menurunnya efektivitas program sosial yang sudah berjalan. Penurunan yang melambat juga bisa mencerminkan keterbatasan dalam menjangkau kelompok rentan yang tersisa, yang secara struktural lebih sulit diangkat dari garis kemiskinan.
Sebaliknya, Luwu Timur menunjukkan tren berbeda. Dengan percepatan penurunan hingga 0,76 poin persentase, daerah ini berhasil menjaga momentum. Hal ini dapat diartikan bahwa program intervensi ekonomi di wilayah tersebut lebih terarah dan menyasar kelompok masyarakat miskin secara lebih efektif.
Secara keseluruhan, tren ini menandakan bahwa Luwu Raya masih menghadapi tantangan serius. Perlambatan di tiga daerah utama bisa menjadi sinyal peringatan bahwa strategi yang selama ini digunakan membutuhkan evaluasi mendalam agar tidak terjadi stagnasi kemiskinan di tahun-tahun mendatang.
Evaluasi Komprehensif
Ekonom Luwu Raya, Afrianto Nurdin, menilai perlambatan di sebagian besar daerah menandakan adanya kebutuhan evaluasi serius terhadap arah kebijakan.
“Program pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: perencanaan, model pembangunan yang mendasari kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Ketiganya saling berkaitan dan menentukan efektivitas serta keberlanjutan intervensi kebijakan,” ujar Afrianto.
Ia menekankan perlunya perubahan paradigma dari pendekatan karitatif yang hanya meredam gejala, menuju model pemberdayaan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada keadilan struktural.
“Tanpa reformasi tata kelola data, penguatan lembaga lokal, dan partisipasi bermakna dari warga, kita tidak akan pernah mencapai poverty eradication yang substantif,” kata dia.
Afrianto juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kelas menengah. Kelompok ini, menurutnya, kerap tidak masuk dalam sasaran program perlindungan sosial karena tidak tergolong miskin, namun juga tidak mendapat insentif fiskal atau layanan publik berkualitas tinggi yang terjangkau.
“Kelas menengah ini akan terus menjadi kelas tertekan. Dari atas ditekan biaya hidup yang meningkat, dan dari bawah oleh ketidakpastian ekonomi, sehingga mengancam stabilitas sosial serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada akhirnya, hal ini juga bisa menambah angka kemiskinan baru,” pungkasnya.
(An)