Bontang, Aletheia.id – Pemerintah Kota Bontang mengajukan proposal bantuan keuangan senilai Rp202 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung sejumlah program prioritas pembangunan daerah.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan pengajuan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali membuka akses bantuan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurut dia, pemerintah kota bergerak cepat mengusulkan program agar dapat segera masuk dalam pembahasan anggaran pemerintah provinsi.
“Sudah dibuka lagi. Sekarang kami usulkan cepat biar bisa diakomodir,” kata Neni.
Ia menjelaskan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi menjadi penting untuk menopang kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Kota Bontang memperkirakan kemampuan APBD 2027 hanya berada di kisaran Rp1,7 triliun.
Karena itu, tambahan dukungan anggaran dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan program pembangunan tanpa harus mengurangi tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara.
Neni mengatakan usulan bantuan keuangan tersebut akan difokuskan pada lima program prioritas daerah, termasuk penanganan banjir dan percepatan penurunan stunting.
Untuk penanganan banjir, Pemerintah Kota Bontang mengusulkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi namun berada di wilayah kota, seperti pembangunan drainase, tanggul, dan normalisasi sungai.
Selain itu, sebagian anggaran juga diusulkan untuk mendukung program penanganan stunting dan pembangunan strategis lainnya.
“Semoga seluruh usulan ini bisa diakomodasi agar pembangunan di Bontang tetap berjalan optimal,” ujarnya.