Luwu, Aletheia.id — Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Bappelitbangda menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Selasa, 18 November 2025, di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu; Kepala Bappelitbangda, Moh. Arsal Arsyad; kepala OPD; serta perwakilan BPS, TP-PKK, dan OPD terkait.
Wakil Bupati Dhevy Bijak Pawindu menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas dan membutuhkan komitmen seluruh OPD.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Luwu masih berada pada 10,58% atau sekitar 41 ribu jiwa. Meski menurun sekitar 0,8%, posisi Luwu masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ketiga tertinggi di Sulawesi Selatan.
“Dengan potensi alam yang demikian besar, seharusnya kita berada pada posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin. Ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” katanya.
Wakil Bupati meminta OPD memberikan perhatian penuh pada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappelitbangda, Moh. Arsal Arsyad, memaparkan bahwa penyusunan RPKD menjadi bagian strategis dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan berada pada satu digit pada 2029.
Sejumlah strategi disampaikan, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan gratis UHC, penyediaan rumah layak huni, program sanitasi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan lewat penguatan komoditas unggulan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan pelatihan tenaga kerja.
Intervensi multisektoral mencakup subsidi pupuk pertanian dan perluasan subsidi untuk sektor perikanan, program penanaman sayuran bekerja sama dengan TP-PKK, serta percepatan mekanisasi pertanian. Arsal juga menekankan pentingnya sinkronisasi Basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bansos.
Pemkab Luwu berharap FGD ini memperkuat kolaborasi antar-OPD dan pemangku kepentingan sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.