Kaltim, Aletheia.id – Dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024–2029, H. Arfan, S.E., M.Si., menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah ke-4 dengan tema “Human Security”. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah VI, yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.
Dalam acara ini, H. Arfan bersama sejumlah narasumber hadir menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat tentang konsep keamanan manusia (human security) sebagai bagian integral dari demokrasi modern.
Salah satu narasumber, Anshar Andasa, SH., MH., dalam paparannya yang berjudul Perlindungan Negara terhadap Masyarakat, menjelaskan bahwa negara berkewajiban menjauhkan masyarakat dari kondisi tidak sejahtera. Ia menyatakan bahwa pemahaman tentang perlindungan ini akan mengubah cara pandang masyarakat dalam bernegara.
“Konsep keamanan memiliki dua dimensi utama. Pertama, merdeka dari rasa takut yang berkaitan dengan perlindungan fisik. Kedua, kebebasan dari kebutuhan, yaitu terpenuhinya hak-hak dasar manusia,” terang Ansar.
Ansar menambahkan, rasa aman selama ini sering hanya dipahami sebatas perlindungan wilayah oleh lembaga negara. Namun dalam perspektif human security, fokusnya adalah pada manusia itu sendiri. “Kalau kita ingin negara ini bertahan, maka yang harus dibangun adalah manusianya,” tegasnya., Minggu 27 April 2025
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, terutama melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, Musrenbang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elit desa.
“Selama ini Musrenbang terkesan tidak efektif, sehingga reses anggota dewan menjadi sangat penting. Reses bukan sekadar seremoni seperti makan bersama atau pemberian amplop, tetapi harus menjadi wadah dialog untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat,” papar Ansar.
Lebih lanjut, ia berharap ke depan dialog antara masyarakat dan pemerintah bisa semakin intensif, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan benar-benar nyata dan berdaya guna.
Sementara itu, narasumber lainnya, H. Mustafa, menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum. Ia mengingatkan masyarakat untuk menolak praktik politik uang.
“Kita berharap masyarakat tidak terlibat dalam praktik saling menyogok dalam mendapatkan kekuasaan. Menerima sogokan berarti mengkhianati nilai-nilai demokrasi yang kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, H. Arfan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah VI serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Acara ini mendapat antusiasme tinggi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan komunitas lokal. Para peserta aktif berdiskusi dan memberikan berbagai masukan konstruktif kepada para narasumber.
Dengan kegiatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin kuat, sekaligus memperkokoh demokrasi berbasis nilai human security di Kalimantan Timur.
(Mj/ADV)