Samarinda, Aletheia.id – Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis 1 Mei 2025 oleh puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Berlawan Kaltim menyuarakan berbagai tuntutan terhadap pemerintah daerah terkait hak dan kesejahteraan buruh.
Aksi ini digelar peringati Hari Buruh Internasional (May Day) dari buruh pabrik, petani, pedagang, mahasiswa, hingga aktivis turun langsung menyampaikan keresahan. Salah satu perwakilan massa aksi, Ikbal, menyebut aksi ini menjadi pengingat penting di bulan Mei, yang juga bertepatan dengan Hari Reformasi (21 Mei) dan 100 hari masa kerja Gubernur Kaltim (31 Mei).
“Kami ingin mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang dibuat belakangan ini justru banyak merampas hak-hak buruh,” tegas Ikbal orator dalam aksi tersebut.
Dalam orasinya Ikbal menyebutkan sistem outsourcing dinilai merugikan pekerja. “Sistem outsourcing ini menciptakan ketidakpastian kerja, pengurangan hak, dan berdampak langsung pada kesejahteraan buruh,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti praktik kerja fleksibel yang mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di sejumlah daerah.
Sementara itu, Refinaya selaku Koordinator Perempuan Mahardhika Samarinda turut mengkritik minimnya pelibatan buruh dalam penyusunan kebijakan. Ia menyebut pemerintah hanya memberi “solusi palsu” yang tak menyentuh akar masalah.
“Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law contohnya, lebih berpihak pada investor ketimbang buruh yang jadi tulang punggung produksi,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi penegas bahwa perjuangan buruh di Kaltim belum selesai. Massa mendesak agar Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan menghapus kebijakan yang dianggap menindas pekerja.