Jakarta, Aletheia.id – Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi salah satu tuntutan utama para pekerja
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang mengikuti aksi damai, Kamis 1 Mei 2025
Pernyataan Presiden tersebut disambut antusias oleh para buruh, mengingat isu penghapusan outsourcing telah lama disuarakan dalam setiap peringatan Hari Buruh. Sistem ini dianggap merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan jaminan sosial yang layak
Selain soal outsourcing, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang kerap dialami buruh. Ia menegaskan pemerintah akan turun tangan secara langsung jika ditemukan perusahaan yang melakukan PHK semena-mena.
“Kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, para pekerja, di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo Subianto
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas kemiskinan dan korupsi, dua persoalan besar yang dinilai menghambat kesejahteraan Masyarakat
Adapun enam poin utama tuntutan buruh dalam aksi May Day 2025 adalah:
- Hapus sistem outsourcing
- Bentuk Satgas PHK
- Wujudkan upah layak nasional
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi
Peringatan Hari Buruh 2025 ini tak hanya dipusatkan di Jakarta, namun juga berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat solidaritas pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara nasional.