Jakarta, Aletheia.id – Pimpinan Majelis, Mahkamah, serta sejumlah pengurus DPP hingga DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Muhammad Mardiono untuk tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dalam Muktamar X yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun 2025.
Seruan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama’il Ka’bah ke-1 yang digelar di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Senin (8/9/2025).
“Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para ulama dan kiai dari seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada Saudara H.M. Mardiono untuk berbesar hati agar tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X tahun 2025,” ujar Sekretaris Majelis Syariah PPP, KH. Fadlolan Musyaffa, saat membacakan pernyataan sikap.
Menurut Fadlolan, permintaan tersebut didasari atas sejumlah catatan selama kepemimpinan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP. Ia menilai, masa jabatan Mardiono sejak 9 September 2022 hingga kini telah melanggar AD/ART partai, karena terlalu lama menjabat sebagai pelaksana tugas.
Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, PPP gagal meloloskan wakilnya ke Senayan pada Pemilu 2024. Hal itu dianggap sebagai pukulan telak bagi para kader dan simpatisan partai berlambang Kakbah tersebut.
Fadlolan juga menyinggung gaya kepemimpinan Mardiono yang dinilai tidak kolektif-kolegial, antara lain dengan penetapan calon legislatif secara sepihak, abai terhadap rekomendasi Mukernas II 2024, serta tidak melaksanakan sejumlah putusan Mahkamah Partai.
“Terjadi personalisasi pengambilan keputusan partai oleh Plt Ketua Umum dengan mengesampingkan organ partai lainnya. Bahkan sudah enam bulan DPP PPP tidak pernah menggelar rapat pengurus harian,” tambahnya.
Forum Silatnas ini juga menyerukan agar PPP membuka diri bagi tokoh-tokoh bangsa, baik dari dalam maupun luar kader, yang memiliki komitmen untuk mengabdi dan memperkuat partai ke depan.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh PPP, di antaranya Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH. Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP H.M. Romahurmuziy, serta para pengurus harian DPP dan DPW PPP se-Indonesia.
Mj