Jakarta, Aletheia.id – Sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik kembali perdebatan soal pola pelaksanaannya. Kritik muncul agar pemerintah mengganti pemberian makanan di sekolah dengan bantuan uang tunai kepada orang tua murid.
Istana tidak menampik wacana tersebut. Namun, pemerintah menilai skema yang berjalan sekarang masih menjadi pilihan paling tepat. “Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap pemerintah dan BGN sebagai yang terbaik untuk dikerjakan,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Meski begitu, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak menutup telinga terhadap masukan publik. Setiap catatan, termasuk kasus keracunan, menurut dia akan ditampung sebagai bahan evaluasi. “Kalau ada catatan masalah dalam program Makan Gratis, semuanya tidak masalah. Pemerintah akan tampung dan perbaiki,” ujarnya.
Program MBG diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi beban biaya keluarga. Skema makan bersama di sekolah dipandang mampu menjangkau siswa secara merata, sekaligus memastikan standar gizi terpenuhi sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun. Hingga awal Juli 2025, jumlah penerima tercatat sudah lebih dari 5,5 juta orang, dengan anggaran terserap sekitar Rp 13 triliun. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga telah dibentuk di berbagai daerah untuk mendukung distribusi program ini.
Namun, kritik tak berhenti muncul. Pemberian uang tunai dinilai sebagian kalangan lebih fleksibel karena orang tua bisa menyiapkan makanan sesuai kebutuhan anak. Di sisi lain, skema tunai juga dikhawatirkan rawan penyalahgunaan dan sulit diawasi penggunaannya.
Sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar program MBG terletak pada pengawasan kualitas makanan dan distribusinya. Tanpa standar ketat dan kontrol lapangan, risiko keamanan pangan tetap tinggi, apalagi dengan skala penerima yang sangat besar. Kasus keracunan yang belakangan mencuat menjadi bukti bahwa pengawasan masih perlu diperkuat.
Kasus-kasus itu sekaligus menegaskan bahwa pekerjaan rumah program MBG belum selesai. Tanpa perbaikan serius dalam rantai distribusi dan standar kualitas, program raksasa ini rawan tergelincir dari tujuan awalnya, menjamin gizi sekaligus keselamatan anak sekolah. (*)