Luwu, Aletheia.id – Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) menggelar demonstrasi di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Luwu, Selasa (17/11/2026). Massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengevaluasi dan memeriksa Kapolres Luwu serta Kapolda Sulawesi Selatan terkait penanganan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.
Selain institusi kepolisian, AMASS juga mendesak evaluasi terhadap kinerja Bupati Luwu terkait penanganan PETI dan kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Laporan Sudah Disampaikan, PETI Tetap Berlangsung
Dalam pernyataan sikapnya, AMASS mengungkapkan aktivitas PETI di Kecamatan Bajo Barat dan Latimojong sebelumnya telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh kepala desa dan Camat Bajo Barat.
Namun, menurut AMASS, laporan dan peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti secara patut. Aktivitas pertambangan ilegal justru tetap berlangsung, sementara kerusakan DAS Suso semakin meluas.
Kondisi ini dinilai sebagai persoalan serius dalam pelaksanaan kewajiban penegakan hukum. AMASS meminta Kapolri memeriksa dugaan pengabaian laporan masyarakat dan mengevaluasi tanggung jawab aparat yang berwenang.
Tujuh Kali Penertiban Polda Sulsel Belum Menghentikan PETI
AMASS turut menyoroti tujuh kali operasi penertiban yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan.
Menurut mereka, rangkaian operasi tersebut belum berbanding lurus dengan penghentian aktivitas PETI. Pertambangan ilegal masih berlangsung dan kerusakan DAS Suso terus terjadi.
AMASS juga mempertanyakan transparansi hasil penindakan, termasuk penetapan tersangka, identitas pihak-pihak yang diproses hukum, serta perkembangan penyidikan.
Bupati Luwu Juga Diminta Dievaluasi
Tuntutan AMASS tidak hanya diarahkan kepada kepolisian. Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya Bupati Luwu, juga diminta dievaluasi terkait pelaksanaan kewenangan pengawasan, pencegahan, dan penindakan PETI.
AMASS menegaskan pemerintah daerah memiliki instrumen peraturan untuk menjalankan kewajiban menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.
Karena itu, mereka menilai pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan daerah juga harus diperiksa, terutama ketika kerusakan lingkungan terus meluas dan keselamatan masyarakat terancam.
6.000 Hektare Persawahan Terancam
Dampak kerusakan DAS Suso menjadi salah satu alasan utama AMASS menyuarakan tuntutan tersebut.
Mereka menyebut sedikitnya 6.000 hektare lahan persawahan di Kecamatan Bajo Barat, Bajo, Kamanre, Belopa, Belopa Utara, dan sebagian wilayah Suli berada dalam risiko terdampak.
Kawasan tersebut merujuk pada SK Bupati Luwu Nomor 832/XII/2023.
Selain mengancam lahan pertanian, akumulasi material hasil aktivitas PETI dinilai meningkatkan risiko banjir dari hulu hingga hilir, termasuk ancaman terhadap rumah dan permukiman warga.
AMASS Tolak WPR Blok Tetekang
AMASS juga menolak rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pertambangan Emas Blok Tetekang.
Penolakan tersebut merujuk pada surat BBWS Pompengan Jeneberang Nomor SA0203/B/Bbws 11/2026/423 tertanggal 30 September 2026.
Dalam hasil pembahasan rekomendasi teknis tersebut, tim BBWS menyimpulkan bahwa penambangan emas tidak diperbolehkan berada di badan maupun sempadan sungai.
Pertimbangannya mencakup potensi kerusakan morfologi sungai, erosi tebing, serta pencemaran air akibat aktivitas pertambangan.
Delapan Tuntutan AMASS
Dalam aksi demonstrasi di Mapolres Luwu, AMASS menyampaikan delapan tuntutan:
- Menghentikan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah DAS Suso.
- Mendesak Kapolri segera mengevaluasi dan memeriksa Kapolres Luwu serta Kapolda Sulawesi Selatan atas dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum.
- Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu terkait penindakan PETI DAS Suso.
- Memproses hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.
- Mengungkap rantai pasok dan distribusi BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan untuk mendukung aktivitas PETI.
- Membuka hasil penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.
- Menolak penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Blok Tetekang di DAS Suso.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu segera melakukan normalisasi DAS Suso.
