Luwu, Aletheia.id – Gubernur Perkumpulan Telapak Wilayah SulSelBar, Baso S.H, mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan-perusahaan tambang dan energi yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah ini penting agar Pemkab Luwu bisa memiliki saham dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.
“Luwu punya kekayaan alam yang melimpah, seperti tiga pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTMH) dan satu tambang emas dengan izin produksi dan mungkin akan ada tambang lain. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah daerah sudah punya saham di situ?” kata Baso, Jumat, 4 Juli 2025.
Baso, yang juga inisiator terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu, menyebutkan bahwa dasar hukum untuk melakukan negosiasi ulang sudah tersedia. Perda Masyarakat Adat tersebut, menurut dia, bisa menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepemilikan saham yang sah.
“Kalau kita belajar dari Papua, masyarakat adat bisa menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan hak kelola dan saham daerah atas sumber daya mereka sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, perjuangan ini memang membutuhkan proses panjang dan konsolidasi yang kuat. Namun, jika berhasil, Pemkab Luwu akan mendapatkan keuntungan nyata dari kekayaan daerahnya sendiri.
Luwu menurutnya, tidak kekurangan sumber daya manusia yang kritis dan terorganisasi. “Banyak aktivis, LSM, mungkin itu bisa menjadi dapur kajian mereka,” tambahnya.
Upaya ini, kata Baso, memang tak mudah. Dibutuhkan lobi panjang dan keberanian politik yang kuat. Namun jika berhasil, Kabupaten Luwu tidak hanya merayakan hari jadinya dengan pesta, tetapi juga dengan capaian nyata: memiliki saham yang sah dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Di momentum Hari Jadi ke-66 Kabupaten Luwu, Baso mengingatkan pentingnya mewujudkan Luwu yang “berkarakter dan bermartabat” seperti tema yang diangkat pemerintah daerah. “Berkarakter itu bekerja keras untuk kesejahteraan semua warga.
(Kn)