Luwu, Aletheia.id – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bertema penguatan kapasitas legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Minggu, 12 April 2026.
Bimtek ini merupakan kerja sama Sekretariat DPRD Luwu dengan LP2M Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dan diikuti seluruh anggota dewan.
Bupati Luwu Patahudding, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Muhammad Rudi, menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Bimbingan teknis ini sangat relevan dalam meningkatkan kapasitas DPRD sebagai lembaga legislatif agar mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, profesional, dan berintegritas,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan publik berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini juga dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali mengatakan tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, terutama di tengah keterbatasan fiskal. Karena itu, DPRD dituntut meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan terus meningkatkan integritas serta profesionalisme,” ujarnya.
Ketua LP2M Universitas Islam Makassar Al-Ghazali Suardi Bakri menyebut pelaksanaan bimtek ini mengacu pada rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, termasuk BPK RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta praktisi komunikasi publik.
Melalui kegiatan ini, DPRD Luwu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.